LPK NASIONAL INDONESIA YOGYAKARTA

LPK NASIONAL INDONESIA YOGYAKARTA

AYO Jadi Konsumen cerdas.....Ikuti dan daftarkan diri anda untuk menjadi peserta Konsumen Cerdas, Pastikan ANDA adalah, salah satu Peserta Diklat Nasional Pemberdayaan Konsumen angkatan ke XVI, Kupas UU No 8 Tahun 1999, UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU no 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, BIMTEK Penyelesaian sengjketa Konsumen, Dan Pastikan anda Bergabung, dan siap melindungi Konsumen.

Daftarkan diri anda melalui  www.perlindungankonsumen.or.id dan atau Panpel LPKNI YOGYAKARTA JL. Kaliurang KM 20,5 Hargo binangun, Pakem, Telp.0274- 895 179 , HP 081 804 108 199,Kab.Sleman, email : lpkniyogyakarta@yahoo.com, atau melalu LPKSM,              

                                                                                    LPKNI terdekat.

CAPTION : PRESIDEN LPKNI NANANG NELSON,SH BERSAMA KARO EKONOMI PEMPROF DIY , Usai Pembukaan DIKLAT LPKNI angkatan ke XIV di Hotel Khana Kaliurang

Yogyakarta - Untuk nasabah/konsumen Perbank-kan di wilayah zona bencana merapi Sleman Yogyakarta di harap tenang dan tetap konsentrasi dalam memulihkan ekonominya, gak usah panik, takut atau merasa was-was, terhadap Hutang di perbank-kan, karena selama 3 tahun terhitung dari 26 Oktober 2010 ke depan, diberi perlakuan khusus dari pemerintah melalui Bank Indonesia yang telah mengeluarkan kebijakan untuk itu.demikian disampaikan Pimpinan LPKNI Yogyakarta pada acara Ramah Tamah dengan Konsumen di Sekretariat LPKNI Jakal Km 20,5 beberapa waktu lalu.

Menurut Jikam, panggilan akrab pimpinan LPKNI D.I.Y , Masyarakat/konsumen korban dari erupsi merapi yang ada di 5 Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Ngemplak dan Sleman tidak perlu ada rasa takut atau cemas bila di datangi atau ancaman DC dari Perbank-kan, untuk melelang/menjual Aset yang di jaminkan, Karena sejak Bulan Oktober 2010-sampai dengan oktober 2013, masih dalam perlakuan khusus dari perbank-kan. Jadi tidak ada istilah, pemaksaan penagihan, Perampasan, Penyitaan, apalagi Pelelangan terhadab jaminan". Ujarnya semangat

masih kata Jikam, bila ada DC/Collecktion dari perbank-kan jangan takut, kalau dia tidak sopan atau melakukan tindakan yang merugikan konsumen secara moril maupun spirituil, langsung laporkan aja, ke instansi terkait, Jagan mau dipaksa suruh membayar kalau memang belum ada dana untukmembayar. Meski demikian lanjut jikam, " bila masyarakat/konsumen sudah ada kemampuan untuk membayar ya harus konsisten , membayar, jangan pula karena ada perlakuan khusus selama 3 tahun lantas sudah mampu nunggu 3 tahun pula ".lanjutnya.
 Bila ada Perbank-kan yang nakal dan bohongi masyarakat segera laporkan ke kantor  Bank Indonesia  Yogyakarta atau melalui insatnsi terkait, agar bank tersebut mendapat teguran, kalau dah ada laporan dari nasabah,tetapi BI DIY gak berbuat ya laporkan juga BI nya" imbuhnya.

Dalam Kerangkak melaksanakan tugas pokok LPKSM sesuai dengan Ketentuan Pasal 44 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ,PP Nomor 59Tahun 2011 tentang LPKSM  serta untuk menigkatkan SDM pelaku/aktifis Perlindungan Konsumen Khususnya LPKNI,, Akan menggelar Pelatihan dasar ke 2 Angkatan ke XVI, yang akan diselenggarakan pada Tanggal 27 sampai 29 januari 2012 di Hotel Kana Wisata kaliurang Sleman Yogyakarta, Selain Materi seputar Perlindungan Konsumen pelatihan angkatan ke XVI ini sekaligus Launching LPKNI Berbasis IT, dan semua Proses penanganan Konsumen dilaksanakan secara Online, melalui www.perlindungankonsumen .or.id

TATA CARA PENDAFTARAN, PERUBAHAN, PENGHAPUSAN/ PENCORETAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DAN PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKAT PENGGANTI JAMINAN FIDUSIA

Pengertian :

a.       Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

b.      Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dasar Hukum:

1.       Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2.       Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

3.       Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum;

4.       Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;

5.       Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;

6.       Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

7.       Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

8.       Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.07.10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

9.       Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.UM.01.10-11 Tahun 2001 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.

10.   Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.UM.02.03-31 tanggal 8 Juli 2002 tentang Standarisasi Laporan Pendaftaran Fidusia dan Registrasi.

11.   Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.HT.01.10-22 Tahun 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Persyaratan:

a. Surat permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b.      Salinan akta Notaris.

c. Surat kuasa/surat pendelegasian wewenang atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan Jaminan Fidusia.

d.                        Melampirkan lembar pernyataan (Lampiran I Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000 – angka 5)

e.      Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Prosedur:

I.              Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia:

Permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000, yang isinya:

1         Identitas pihak pemberi dan penerima yang meliputi:

-          Nama lengkap.

-          Tempat tinggal/tempat kedudukan.

-          Pekerjaan.

2         Tanggal dan nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia.

3         Data perjanjian pokok yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

4         Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Lihat penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

5         Nilai penjamin

6         Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

II.            Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia:

1.       Permohonan diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, apabila Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2.       Melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan.

3.       Biaya permohonan.

4.       Pernyataan perubahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan, setelah selesai dilekatkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia untuk diserahkan kepada pemohon yaitu penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

5.       Melampirkan Lembar Pernyataan Lampiran II Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000.

III.          Penghapusan/pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia:

1.       Hapusnya Jaminan Fidusia wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 7 hari setelah hapus.

2.       Lampiran dokumen pendukung:

§   Permohonan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia.

§   Sertifikat Jaminan Fidusia yang asli.

3.       Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.

4.       Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan sertifikat dicoret dan disimpan dalam arsip Kantor Pendaftaran Fidusia.

IV.          Sertifikat Pengganti.

1.       Apabila rusak atau hilang, permohonan diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

2.       Surat keterangan hilang dari kepolisian atas permohonan yang bersangkutan.

3.       Sertifikat Pengganti diterbitkan dengan nomor dan tanggal yang sama dengan yang rusak atau hilang.

4.       Penyerahan pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan Sertifikat Pengganti.

5.       Biaya permohonan Sertifikat Pengganti.

V.            Cara Kerja Pejabat Penerima Pendaftaran Jaminan Fidusia.

1         Memerikasa kelangkapan persyaratan permohonan.

2         Apabila tidak lengkap, maka langsung dikembalikan,

3         Apabila Lengkap:

o       Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

o       Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

VI.          Catatan.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2001 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.07.10 Tahun 2002:

1.       Sejak tanggal 1 April 2001 Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sudah tidak lagi melakukan Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia dan pendaftaran dilaksanakan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi fidusia.

2.       Sejak tanggal 8 Juli 2002 Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum difungsikan untuk melakukan perubahan, penghapusan/pencoretan dan mengeluarkan Sertifikat Pengganti atas sertifikat yang terdaftar dan didaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan melakukan pemantauan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

AYO Jadi Konsumen cerdas.....Ikuti dan daftarkan diri anda untuk menjadi peserta Konsumen Cerdas, Pastikan ANDA adalah, salah satu Peserta Diklat Nasional Pemberdayaan Konsumen, Kupas UU No 8 Tahun 1999, UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU no 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, BIMTEK Penyelesaian sengjketa Konsumen, Dan Pastikan anda Bergabung, dan siap melindungi Konsumen.

Daftarkan diri anda melalu Panpel LPKNI YOGYAKARTA JL. Kaliurang KM 20,5 Hargo binangun, Pakem, Telp.0274- 895 179 , HP 081 804 108 199,Kab.Sleman, email : lpkniyogyakarta@yahoo.com, atau melalu LPKSM, LPKNI terdekat.

 Caption : Ketua PWI DIY Sihono Saat menyampaikan Materi Jurnalis dalam Perlindungan Konsumen pada DIKLATDAS LPKNI DIY angkatan Ke XIV, di Hotel Kana Wisata Kaliurang Sleman DIY